Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Potensi sumber daya perikanan Kabupaten Berau selama ini dikenal melimpah. Namun di balik besarnya hasil laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir, masih tersimpan persoalan mendasar yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Dimana para nelayan di Kecamatan Batu Putih disebut masih bergantung pada tengkulak dalam memasarkan hasil tangkapannya, kondisi yang dinilai menghambat peningkatan kesejahteraan mereka.

Persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menilai sudah saatnya pemerintah menghadirkan sistem tata niaga yang lebih berpihak kepada nelayan melalui pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih, sehingga para nelayan memiliki akses pasar yang lebih luas, posisi tawar yang lebih kuat, dan tidak lagi bergantung pada perantara.

Menurut Gideon, Kecamatan Batu Putih, khususnya Kampung Balikukup, merupakan salah satu wilayah yang paling layak menjadi lokasi pengembangan program tersebut. Selain memiliki potensi perikanan yang besar, sebagian besar masyarakat di kawasan itu menggantungkan hidup dari sektor kelautan.

"Kami berharap Batu Putih bisa menjadi salah satu lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Kalau didata, estimasi nelayannya berkisar antara 500 hingga 700 orang. Program ini bukan hanya bertujuan meningkatkan hasil tangkapan, tetapi yang paling penting bagaimana nelayan tidak lagi dikuasai oleh tengkulak," ujarnya.

Apalagi hampir 90 persen masyarakat di Kampung Balikukup berprofesi sebagai nelayan. Bahkan, di kawasan pesisir RT 01 dan RT 06, hampir seluruh kepala keluarga menggantungkan sumber penghasilan dari aktivitas melaut.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alasan kuat agar Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih masuk dalam daftar prioritas pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

"Kami sudah melakukan komunikasi mengenai hal ini. Kami mendorong agar Batu Putih mendapatkan program Kampung Nelayan Merah Putih karena mayoritas masyarakat di Balikukup benar-benar hidup dari sektor perikanan," katanya.

Gideon menegaskan, persoalan yang dihadapi nelayan selama ini bukan semata-mata soal hasil tangkapan, melainkan juga menyangkut sistem pemasaran yang masih bergantung kepada tengkulak. Menurutnya, apabila koperasi nelayan dapat berjalan secara optimal melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, maka nelayan akan memiliki alternatif dalam memasarkan hasil tangkapannya secara langsung dengan harga yang lebih kompetitif.

Dengan demikian, keuntungan yang selama ini dinikmati mata rantai distribusi diharapkan dapat lebih banyak dirasakan oleh nelayan sebagai pelaku utama sektor perikanan.

"Harapannya nelayan bisa langsung menjual hasil tangkapannya melalui koperasi. Dengan begitu mereka tidak lagi bergantung kepada tengkulak," ungkapnya.

Lebih jauh, Gideon menjelaskan bahwa konsep Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berfokus pada pemasaran hasil tangkapan. Program tersebut dirancang menjadi kawasan ekonomi terpadu yang mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat pesisir, mulai dari penyediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional melaut, penguatan kelembagaan koperasi, hingga peningkatan pengawasan wilayah pesisir guna menekan praktik pencurian ikan atau illegal fishing.

Menurutnya, apabila seluruh fasilitas pendukung tersebut dapat diwujudkan, maka aktivitas ekonomi nelayan akan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

"Selain memudahkan pemasaran hasil tangkapan, Kampung Nelayan Merah Putih juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan BBM bagi operasional nelayan serta mendukung pengelolaan kawasan pesisir yang lebih baik," jelasnya. (sep/FN/Advertorial)